, Jakarta - Berita ekonomi dan bisnis paling populer sepanjang Minggu, 16 Maret 2025 diawali dengan beban utang PT Wijaya Karya Tbk yang dikenal sebagai WIKA terdampak oleh proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh .
Kemudian informasi mengenai petugas pajak di Bintan, Tanjung Pinang, Abang Muhammad Nurul Azhar dikabarkan meninggal dunia. Kabar duka itu ramai di media sosial X.
Di samping itu, terdapat pemberitahuan mengenai masalah finansial Badan Usaha Milik Negara di sektor konstruksi pasca pengurangan dana anggaran. Ringkasannya dapat Anda temukan dalam tiga laporan berita ini:
1. Beban Utang WIKA Akibat Proyek Kereta Cepat Whoosh
Dalam jangka waktu satu bulan, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) telah mengurangi peringkat perusahaan PT Wijaya Karya Tbk. sebanyak dua kali. Di hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, Pefindo merosotkan peringkat emiten di Bursa Efek Indonesia yang memiliki kode saham WIKA dari tingkatan idCCC dalam kondisi CreditWatch dengan Implikasi Negatif hingga ke level idSD. Delapan belas hari lebih awalnya, rating untuk WIKA sudah diturunkan oleh Pefindo dari posisi idBB- juga dengan status CreditWatch dan Implikasi Negatif.
Saat bersamaan, Pefindo telah dua kali mengurangi peringkat Obligasinya yaitu Obligasi Berkelanjutan II Tahap II/2022 Seri A dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap II/2022 Seri A yang dipublikasikan oleh WIKA. Hal ini sesuai dengan kegagalan WIKA dalam membayar kembali modal dari obligasi dan sukuk tersebut yang akan matang pada tanggal 18 Februari 2025.
Baca berita selengkapnya di sini .
2. Dana untuk ASN, TNI/Polri, dan Juga yang Sudah Meninggalkan Jabatan Akan Dicairkan Mulai Esok
Pemerintah mulai mencairkan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur negara esok hari, Senin, 17 Maret 2025. Kebijakan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada Jumat, 7 Maret 2025 lalu.
Prabowo mengatakan bahwa THR untuk Lebaran 2025 akan didistribusikan ke kira-kira 9,4 juta orang yang berhak menerimanya. "THR akan diserahkan dua pekan sebelum Hari Raya Idul Fitri dan pencairannya dimulai pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025," ungkap Prabowo saat bertemu di Istana Merdeka pada Selasa, 11 Maret 2025, seperti diamati dari saluran YouTube Sekretariat Presiden.
Baca berita selengkapnya di sini .
3. Petugas Pajak di Bintan meninggal dunia, diduga karena kelelahan mengatur Coretax
Abang Muhammad Nurul Azhar, yang menjabat sebagai Pelaksana Seksi Layanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan, Tanjung Pinang, dilaporkan telah wafat. Diduga almarhum meninggal karena lelah dalam proses memvalidasi pembayaran PPh terkait Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan (PPhTB) melalui situs Coretax, yaitu platform administratif dari Direktorat Jenderal Pajak.
Kabar duka itu diunggah di media sosial X oleh akun bernama Minceu Nings pada Jumat malam, 14 Maret 2025 pukul 22.51 WIB.“Korban Coretax ini,” kata Minceu dalam cuitannya. Postingan Minceu itu hingga Sabtu malam, 15 Maret 2025, telah mendapat 2,5 juta penayangan, 484 unggahan ulang, dan 37 komentar.
Baca berita selengkapnya di sini .
4. Krisis Keuangan Perusahaan Milik Negara Konstruksi Pasca Pengurangan Dana Belanja
Proyek Sistem Penyediaan Air Minum regional Jatiluhur I di Purwakarta, Jawa Barat, yang telah berjalan selama tiga bulan saja, kini menjadi perhatian PT Wijaya Karya Tbk untuk penjualannya. Perusahaan badan usaha milik negara dalam bidang konstruksi alias BUMN Karya ini berencana mendiskon beberapa porsi saham dari PT WIKA Tirta Jaya Jatiluhur atau WTJJ, entitas yang bertanggung jawab atas operasional fasilitas penyulingan air bersih itu.
Menurut Direktur Utama PT Wijaya Karya Agung Budi Waskito, penjualan saham tersebut merupakan komponen dari skema manajemen aset yang menjadi prioritas perusahaan sepanjang tahun ini. Di luar proyek-proyek di wilayah Jatiluhur, berbagai segmen jalan toll juga direncanakan untuk dilepas oleh Wijaya Karya alias WIKA dengan tujuan memperkecil bobot investasi mereka.
"Pun sebagai langkah untuk mengumpulkan uang tunai guna meningkatkan modal serta melunasi kewajiban," ungkapnya saat berpartisipasi dalam sesi dialog bersama Komisi VI DPR yang bertanggung jawab atas perusahaan milik negara pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025.
Baca berita selengkapnya di sini .