, Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, mengonfirmasi bahwa Pemkot Gorontalo berencana mentransfer semua anggaran lokal dari Bank SulutGo (BSG) ke sebuah bank umum.
Tindakan tegas ini diambil setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank SulutGo 2025 memutuskan untuk tidak memberikan tempat bagi perwakilan Gorontalo dalam susunan komisari.
"Ini merupakan suatu penyalahgunaan terhadap Gorontalo. Tak ada pujian," ungkap Adhan kepada , pada hari Rabu, 9 April 2025.
Menurut dia, penunjukan komisaris tambahan itu tak mencerminkan jiwa kerja sama antar daerah yang memiliki saham.
Sebaliknya, dia berpendapat bahwa para terpilih cenderung merupakan individu yang dekat dengan Gubernur Sulawesi Utara, seperti bekas pemimpin daerah dan keluarga dari pegawai senior.
Adhan menyatakan bahwa semua dana yang sebelumnya ditahan di BSG, meliputi kas daerah serta penggajian pegawai negeri sipil (PNS), akan dialihkan ke institusi perbankan lainnya.
"Masalah finansial terkait gaji bukan tanggung jawab kami, melainkan milik BSG. Yang pasti, dana tersebut akan segera dipindahkan," tandasnya.
Bagi dana yang membutuhkan persetujuan dari pusat, termasuk Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Pemerintah Kota akan secepatnya berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, entah itu di Gorontalo atau bahkan langsung menuju ke jakarta.
"Jika dana yang dikelola oleh pemkot sendiri, kita dapat melaksanakannya secara langsung. Namun untuk kasus lainnya, kita akan berkonsultasi," katanya.
Pembukaan Proses Pendirian Badan Usaha Perbankan milik Provinsi Gorontalo
Bukan hanya itu saja, Adhan pun berniat untuk mendukung penciptaan bank lokal yang dimiliki oleh Provinsi Gorontalo.
Dia menganggap hal itu sebagai solusi supaya di masa mendatang wilayah tersebut tidak lagi tergantung pada keputusan eksternal yang tak adil.
"Semoga melalui bantuan Pak Jusuf Kalla, saya berencana untuk mencoba bertemu dengan Chairul Tanjung. Kami menginginkan pembangunan bank yang dimiliki oleh masyarakat Gorontalo. Idealnya, dana awal sebesarRp1 triliun sudah cukup," ucapnya.
Adhan menyatakan dirinya siap memajukan komunikasi politik dan ekonomi untuk mengejar realisasi proyek itu guna kesejahteraan warga Gorontalo secara keseluruhan.
Riwayat Peristiwa: Penyebab Gorontalo Mundur dari Bank SulutGo
Tension between the local government of Gorontalo and the management of Bank SulutGo began to surface as they approached the scheduled Annual General Meeting of Shareholders (AGM) for the year 2025.
Rapat Umum Pemegang Saham Tertinggi ini pada dasarnya bertujuan sebagai wadah bagi pemegang saham untuk mengungkapkan pandangan mereka serta menentukan kebijakan strategis bank, mencakup struktur komite komisaris dan direksi.
Akan tetapi, harapannya pupus saat wakil Gorontalo menganggap dirinya diabaikan dalam proses pengambilan keputusan yang vital.
Puncak kejadian ini terjadi dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan tertutup di kantor pusat BSG, Manado, tanggal 9 April 2025. Saat rapat berlangsung, pemimpin sidang yaitu Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, secara langsung mengajukan empat calon baru untuk jabatan komisaris dan tidak memberikan kesempatan bernegoasi bagi perwakilan dari Gorontalo.
Sebenarnya, pihak Gorontalo menginginkan adanya kesempatan untuk melakukan lobi dan menyerahkan daftar calon nama seperti yang umumnya terjadi pasca istirahat makan siang.
Saat mereka mengetahui bahwa daftar calon tidak mencadangkan tempat untuk wakil Gorontalo, pemimpin lokal dari area tersebut mundur dari pertemuan sebagai bentuk penolakan.
Untuk mereka, ketidakhadiran perwakilan dari Gorontalo dalam daftar komisar bukan saja melanggar ideologi representasi pemegang saham, tapi juga dilihat sebagai tindakan penghinaan atas sumbangan serta keberadaan Gorontalo di lingkungan BSG.
Sejauh ini, Gorontalo tidak hanya berperan sebagai pemilik saham, tetapi juga menitipkan dana operasional daerahnya di bank tersebut.
Setelah tidak berapa lama rapat umum pemegang saham, para pejabat pemerintah lokal pun mulai mengemukakan niat mereka untuk memindahkan semua dana khusus daerah dari BSG. Dana tersebut meliputi investasi awal dan biaya harian seperti upah pegawai negeri sipil.
Bupati Gorontalo menunjukkan sikap tegas dengan mengumumkan bahwa seluruh dana dari Pemerintah Kabupaten akan dicabut secara keseluruhan sebagai respons atas putusan RUPS.
Walikota Gorontalo juga telah mendeklarasikan tindakan yang sama, termasuk memulai pembuatan skema alternatif dengan cara mentransfer akun kas pemerintah lokal ke bank umum lain serta berusaha untuk mendirikan bank khusus milik Gorontalo.
Dia pun berniat untuk mengadakan kajian bersama Kementerian Keuangan tentang perpindahan dana serta manajemen finansial pemerintah daerah.
Penarikan dana ini merupakan tahap selanjutnya dalam hubungan antara Gorontalo dan Bank SulutGo.
Apabila dilaksanakan, tindakan ini akan memiliki dampak signifikan tidak hanya pada susunan kepemilikan bank, namun juga terhadap aliran dana dan sistim perbankan di Gorontalo.
Saat ini, perhatian tertumpu pada cara daerah akan menanganinya saat beralih ke sistem tersebut, dan juga tindakan manajemen BSG merespons aliran besar pengambilan dana yang mungkin menciptakan preseden baru di antara daerah-daerah dalam kaitannya dengan BUMD lintas provinsi. (*)