, JAKARTA -- PPI Jepang juga turut mengecam proses peninjauan kembali undang-undang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Diskusi yang berlangsung di sebuah hotel mewah serta kelihatan eksklusif itu dipandang sebagai tanda ada hal-hal yang ditutup-tutupi berkaitan dengan modifikasi pasal dalam draf undang-undang tersebut.
"Meskipun Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebutkan manfaat pembaruan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia demi menyesuaikan dengan dinamika geopolitik, kompleksitas ancaman, serta kemajuan teknologi militer dunia, kami merasa Rancangan Undang-Undang tentang TNI ini memiliki potensi untuk membahayakan demokrasi dan pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia lewat kemungkinan adanya pembentukan kembali dwifungsi ABRI melalui ekspansi posisi sipil yang bisa diduduki oleh personel aktif," ungkap Prima Gandhi, Presiden Umum Perhimpunan Pelajar Indonesia Jepang, saat memberikan keterangan di Tokyo pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025.
Gandhi menyatakan bahwa PPI Jepang, sebuah organisasi bagi pelajar dan mahasiswa Indonesia yang belajar di Jepang—negara dengan sistem demokrasi parlementer—mendukung Gerakan KontraS serta Koalisi Masyarakat Kritis terhadap Proses Legislasi Perubahan Undang-Undang Tentang TNI.
Bila hak-hak dasar rakyat serta prinsip-prinsip demokrasi tak terlindungi dengan baik di tanah air, maka kami cemas tentang para pelajar Indonesia yang tengah meneruskan pendidikan mereka di luar negeri—terlebih lagi di tempat-tempat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Kami khawatir setelah selesai kuliah, mereka akan ragu untuk pulang ke Indonesia atau malahan memilih untuk menjadi warga negara lain. brain drain "). Sebenarnya Indonesia memerlukan mereka untuk membangun negeri," ungkap lelaki yang tengah menuntaskan studinya dalam program Doktor di Universitas Tokyo of Agriculture ini.
Kelompok PPI di Jepang meminta agar pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyusun dokumen akademik tentang pentingnya merevisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Menurut Prima, setelah dokumen itu selesai disiapkan, masyarakat harus diberi kesempatan untuk meriviu isi dari dokumen tersebut. Ini semua dilakukan guna membuktikan komitmennya terhadap keterbukaan informasi serta melibatkannya dalam proses pembentukan peraturan-peraturan resmi.
Pada hari Sabtu, tanggal 15 Maret 2025, terjadi kontroversi dalam rangkaian penyusunan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Organisasi Kontras serta Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan melakukan protes dengan mendemojibitkannya pertemuan pembicaraan tentang Rancangan Undang-Undang TNI yang dilangsungkan secara tertutup di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat.
Rapat perubahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berlangsung selama dua hari di Hotel Bintang Lima Fairmont, yang terletak tak jauh dari Gedung Parlemen Senayan sejauh dua kilometer, disebut oleh Gandhi sebagai langkah negatif untuk pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam konteks usaha mengurangi pengeluaran anggaran pemerintah.
"Semua Kementerian serta anggota DPR RI seharusnya mendukung keputusan presiden Prabowo tentang penghematan anggaran melalui tindakan konkret bukan hanya ucapan," katanya.